Beberapa waktu terakhir dinamika kepemudaan KNPI di Papua Barat Daya memancing perhatian serius. Pasalnya caretaker Ketua KNPI di PBD yang dimandatkan SK oleh DPP KNPI tidak melihat dan mempertimbangkan konsolidasi yang telah dilakukan oleh Ketua Edy Wijaya Karokaro dan Isack Yable selaku Sekretaris di satu kota dan lima kabupaten serta dinamika kepemudaan di daerah berjuluk kepala burung ini yg baru berusia 3 tahun lebih. "Seharusnya mandat diberikan tetapi hak orang asli papua harus diperhatikan oleh ketum apalagi di Papua sudah otsus jilid II. Dan Mengapa harus OAP wilayah setempat, Karena mereka yang sangat paham kondisi dan situasi di wilayah mereka sendiri".
DPP KNPI harus melakukan revisi dan perbaikan mandat SK carataker DPD KNPI Papua Barat Daya guna konsolidasi kepengurusan dan struktur menuju Musyawarah Daerah KNPI PBD.
GMKI bersikap tegas untuk meminta DPP KNPI agar revisi dan perbaikan ini segera dilaksanakan guna dinamika kepemudaan yang lebih sehat dan teratur. "Kami meminta untuk Badan Kesbangpol Provinsi PBD agar lebih selektif dan jelih memverifikasi legitimasi organisasi dengan mempertimbangankan kultur dan dinamika kepemudaan di daerah ini".
Pengurus DPD KNPI provinsi PBD sebelumnya telah melakukan konsolidasi dan komunikasi pemantapan pada kabupaten/kota di provinsi PBD. Seharusnya hal ini menjadi pertimbangan baik sehingga mandat ini tetap dilanjutkan menuju musda DPD. "Kami menjunjung tinggi setiap keputusan DPP. Namun harus mempertimbangkan kultur dan dinamika sosial kemasyarakatan di daerah".
Etika organisasi juga perlu kita kedepankan, caretaker yang hendak turun pun, setidaknya melakukan komunikasi dengan caretaker sebelumnya serta pengurus. Namun sangat disayangkan etika organisasi diabaikan dan struktur diterima secara sepihak. Kami mencurigai ada niat lain oknum tertentu di Papua Barat Daya, sehingga segala hal diabaikan dan segala cara pun dilakukan bahkan membawa nama Gubernur yang juga selaku senior kami di GMKI.