jurnalpemerintahan.com -Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026 " Gerakan Mahasiswa Peduli Pelayanan Publik Nasional menggelar aksi demonstrasi di depan pintu gerbang Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada Jumat (23/10/2026). Aksi tersebut dipimpin oleh Koordinator Lapangan, April Julianus Daeli, sebagai bentuk kritik dan desakan terhadap pemerintah agar menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia secara serius, terutama di wilayah Kalimantan.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan keresahan atas persoalan kebakaran hutan yang dinilai membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah. Sebagai bentuk protes, massa aksi memasang spanduk di pagar Kementerian Kehutanan yang bertuliskan:
“RAJA JULI ANTONI PENGHIANAT ISU KARHUTLA, MUNDUR SEBAGAI MENTERI KEHUTANAN!”
Tulisan tersebut merupakan bentuk kritik keras dari massa aksi terhadap kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam menyikapi persoalan kebakaran hutan. Kritik ini juga dilatarbelakangi oleh keresahan atas informasi yang beredar beberapa hari terakhir mengenai laporan penanganan kebakaran hutan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang menurut penilaian massa aksi belum mencerminkan tingkat keseriusan persoalan yang terjadi di lapangan.
Gerakan Mahasiswa Peduli Pelayanan Publik Nasional menilai bahwa persoalan kebakaran hutan tidak boleh dipandang sebagai kejadian biasa. Pemerintah perlu memberikan informasi yang transparan, memastikan kondisi di lapangan terungkap secara menyeluruh, serta menyampaikan langkah konkret untuk mencegah meluasnya kebakaran dan memulihkan wilayah terdampak.
Koordinator Lapangan, April Julianus Daeli, menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan harus mengambil langkah nyata dan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan penetapan kebakaran hutan sebagai bencana nasional apabila kondisi dan hasil kajian resmi memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
“Persoalan kebakaran hutan tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa. Kami meminta Menteri Kehutanan menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada Presiden dan masyarakat. Pemerintah harus menunjukkan langkah konkret, terbuka, dan terukur dalam menangani kebakaran hutan, khususnya di Kalimantan,” demikian sikap yang disampaikan dalam tuntutan aksi.
Lebih lanjut, Gerakan Mahasiswa Peduli Pelayanan Publik Nasional mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk segera mengevaluasi langkah penanganan karhutla, menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka, serta memastikan adanya solusi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Massa aksi juga menegaskan bahwa apabila Menteri Kehutanan dinilai tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam menangani persoalan tersebut, maka yang bersangkutan didesak untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
Gerakan Mahasiswa Peduli Pelayanan Publik Nasional memberikan peringatan bahwa dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan terus memantau perkembangan penanganan kebakaran hutan. Apabila tidak terdapat perkembangan yang jelas, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta langkah konkret dari pemerintah, mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi untuk mendesak pertanggungjawaban Menteri Kehutanan.
Bagi Gerakan Mahasiswa Peduli Pelayanan Publik Nasional, aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pengingat bahwa perlindungan hutan, keselamatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas negara.