Jakarta " Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah memulai proses percepatan relokasi hunian bagi warga terdampak banjir dan longsor di berbagai daerah di Pulau Sumatra.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, pada Minggu malam (7 Desember 2025), sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk penanganan bencana secara cepat dan efektif.
Relokasi hunian ini melibatkan koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah. Tim dari PKP telah diturunkan ke lapangan untuk melakukan survei, verifikasi lokasi, serta pemetaan kebutuhan hunian bagi warga terdampak.
Maruarar menyatakan bahwa pemilihan lokasi hunian baru sangat diperhatikan bukan hanya aman dari risiko bencana, tetapi juga strategis: dekat dengan fasilitas publik seperti sekolah, pasar, rumah sakit, dan akses transportasi, agar kehidupan sosial dan ekonomi warga bisa kembali berjalan.
Sebagai langkah cepat dan efisien, pemerintah mengandalkan model Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) sebagai solusi hunian darurat dan permanen.
Metode ini memungkinkan pembangunan rumah yang kuat, cepat, dan terjangkau, tanpa mengabaikan kualitas struktur. Kementerian PKP mencatat setidaknya ratusan unit RISHA telah disiapkan di Medan dan daerah lainnya untuk mempercepat respons di lapangan.
Maruarar juga menyampaikan bahwa percepatan relokasi ini adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap hak dasar warga negara atas tempat tinggal yang layak dan aman.
Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak boleh stagnan pada fase bantuan darurat, tetapi harus segera masuk pada tahap rehabilitasi yang konkret, terutama melalui penyediaan hunian tetap bagi korban.
“Presiden Prabowo memerintahkan agar proses relokasi tidak berlarut-larut.
Negara harus hadir secara nyata. Jangan biarkan rakyat tinggal terlalu lama di tenda pengungsian,” tegas Maruarar.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan hunian harus dibarengi dengan pendekatan sosial dan psikologis agar warga dapat kembali hidup dengan bermartabat.
Pemerintah juga menggandeng berbagai pihak, termasuk BUMN konstruksi, relawan kemanusiaan, dan akademisi, untuk memastikan proses relokasi berjalan partisipatif, transparan, dan tepat sasaran.
Proses identifikasi lahan dan penerima manfaat dilakukan dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan distribusi maupun konflik kepemilikan lahan di kemudian hari.
Di tengah tantangan logistik, cuaca, dan kondisi geografis, Menteri PKP tetap optimistis bahwa target penyediaan hunian untuk seluruh korban terdampak dapat tercapai dalam waktu yang ditetapkan.
Ia mengajak semua pihak untuk mendukung langkah ini sebagai bagian dari komitmen nasional membangun masyarakat tangguh bencana dan menyiapkan fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan program relokasi yang dipercepat ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak, serta memberikan jaminan keberlanjutan hidup yang lebih aman, sehat, dan bermartabat di masa depan.