jurnalpemerintahan.com-"Governmentpreneur sebagai Paradigma Baru di Sektor Perumahan"
Satu role model baru dalam tata kelola pemerintah saat ini khusus nya di sektor perumahan yang menembus tembok tebal selama ini menjadi hambatan. Pendekatan governmentpreneur ala Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, menandai transformasi radikal dalam tata kelola pembangunan perumahan di Indonesia.
Konsep ini, yang menggabungkan semangat kewirausahaan (entrepreneurship) dengan tugas pemerintahan (government), menempatkan negara bukan sebagai regulator pasif, melainkan sebagai enabler, akselerator dan orkestrator ekosistem kolaboratif yang terbuka dan melibatkan semua partifipatif publik.
Teori Governmentpreneurship (David Osborne & Ted Gaebler, 1992), mengatakan bahwa Negara bukan hanya regulator atau penyedia layanan, tetapi pemimpin wirausaha yang menciptakan nilai publik dengan cara yang efisien, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
Ara mengubah kultur lama di Kementerian dari "pembuat aturan" menjadi "arsitektur ekosistem” yang pro rakyat. Dengan kata lain, pemerintahan yang katalis, yaitu tidak hanya terfokus pada penyediaan jasa publik, tetapi juga dalam mengkatalisasi seluruh sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam bertindak menyelesaikan masalah.
Ara, demikian ia akrab disapa, mengimplementasikan filosofi ini dengan menjadikan inovasi, kolaborasi multipihak, dan orientasi dampak nyata bagi mamsyarakat sebagai pilar utama dalam mewujudkan rumah hunian layak huni .
"Dari Administrasi ke Kolaborasi"
Secara teoritis, pendekatan Ara menggeser paradigma dari top-down bureaucratic ke network governance. Menurut Prof. Dr. Ermaya Suradinata, "Model governmentpreneur yang diterapkan Ara adalah jawaban atas keterbatasan pendekatan konvensional. Prinsip keterbukaan yang diusungnya merefleksikan teori transparent governance, sementara kolaborasi merepresentasikan collaborative governance yang menekankan pada co-production antara negara, pasar, dan masyarakat sipil, (Osborne and Strokosch 2013).
Ini berarti mengubah backlog dari sekadar angka menjadi opportunity untuk menggerakkan nilai ekonomi inklusif.
" Pertumbuhan Sektor Perumahan 2025-2026"
Kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang signifikan dan terukur. Dengan pagu anggaran sebesar Rp5,27 triliun dan pagu efektif Rp4,53 triliun, realisasi anggaran mencapai 96,21 persen. Dalam aspek program, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mengalami peningkatan dari 38.000 menjadi 45.000 unit. Selain itu, pembangunan rumah susun mencapai 2.270 unit, rumah khusus sebanyak 476 unit, serta peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), sanitasi, dan penanganan kawasan kumuh yang tersebar di 4.500 titik.
Kontribusi sektor swasta juga menunjukkan tren positif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dengan capaian 9.701 unit rumah. Hal ini mencerminkan semakin kuatnya semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha sebagai wujud kolaborasi nyata dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Pada tahun 2026, Kementerian PKP memperoleh dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp10,41 triliun, meningkat hampir enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dukungan ini diarahkan untuk merealisasikan target pembangunan lebih dari 406.000 unit rumah, yang meliputi 400.000 unit BSPS, 743 unit rumah susun, 607 unit rumah khusus, serta penanganan kawasan kumuh seluas 225 hektare.
Di sektor pembiayaan, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) mencatat capaian tertinggi sepanjang sejarah, yakni sebanyak 278.865 unit pada tahun 2025. Sementara itu, Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekar telah memfasilitasi 16,4 juta rumah tangga dalam mengakses pembiayaan, termasuk untuk kebutuhan perumahan. Dari sisi kontribusi swasta, PT Djarum tercatat sebagai penyumbang CSR terbesar dengan realisasi pembangunan 1.608 unit rumah.
Ke depan, strategi pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat terus dioptimalkan melalui pemanfaatan lahan negara yang belum produktif, seperti tanah sitaan kasus korupsi, hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, serta aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk lahan milik PT Kereta Api Indonesia di kawasan Manggarai, Senen, dan Tanah Abang
" Terobosan Kebijakan yang Belum Pernah Ada Sebelumnya"
Ara memperkenalkan beberapa terobosan radikal yang membedakan kepemimpinannya dari era sebelumnya. Penyediaan hunian rakyat dengan empat strategi utama: optimalisasi lahan BUMN (PT. KAI/PTPN) untuk rusun, skema blended finance, digitalisasi data perumahan, dan pemberdayaan swadaya masyarakat.
1. Sertifikasi & Legal Standing Aset Negara (Land Legalization): Mengamankan lahan aset BUMN seperti PT KAI dan PTPN untuk pembangunan rumah subsidi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan hunian tetap (huntap), sekaligus menata kawasan informal di bantaran rel, inilah bentuk keberpihakan negara kepada rakyatnya.
2. Skema Blended Finance (Danantara & Swasta): Menciptakan funding platform lewat dana APBN dan dukungan Swasta untuk mempercepat pembangunan.
3. Sistem One Map One Housing Berbasis Digital: Integrasi data kependudukan, lahan, dan kebutuhan perumahan dalam satu platform digital untuk mencegah tumpang tindih dan memastikan target tepat sasaran.
4. BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Memberdayakan masyarakat melalui pembangunan swadaya yang didampingi tukang profesional, mengurangi ketergantungan pada pengembang besar.
"Menteri Pekerja Keras"
Presiden Prabowo Subianto mejulukinya sebagai "Menteri Pekerja Keras" yang mencerminkan gaya kepemimpinan hands-on dan result-oriented. Ara tidak hanya bekerja di belakang meja, tetapi secara rutin turun ke lapangan meninjau lahan KAI di Tanah Abang, meresmikan huntap korban bencana alam (Tapsel, tapteng dan taput), atau memantau bedah rumah di Sumatera Utara dan Sulawesi Utara Filosofinya adalah "kehadiran negara harus nyata dan dirasakan oleh rakyat."
Ia menerapkan Management By Walking Around (MBWA), memastikan setiap kebijakan dieksekusi dengan baik. Kepemimpinannya ditandai oleh ketegasan (seperti pernyataannya "negara tidak boleh kalah"), kolaborasi dan empati mendengarkan langsung aspirasi penerima manfaat.
"Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas Publik"
Salah satu ciri utama pendekatan Ara adalah keterbukaan ekstrem. Setiap proses dari penentuan lokasi, kriteria penerima, hingga pengadaan dilakukan secara transparan dan dapat diakses publik melalui platform digital. Ia menggagas "Saksi Pembangunan" di mana perwakilan masyarakat, media, dan LSM diajak memantau proyek secara langsung. "Pembangunan perumahan bukan lagi proyek tertutup, melainkan proses kolektif yang disaksikan oleh banyak pihak sebagai bentuk pertanggungjawaban publik," Prinsip ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga meminimalkan potensi korupsi dan penyimpangan.
"Kolaborasi Multipihak"
Ara berhasil menjembatani kepentingan pemerintah pusat-daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat. Dalam program 3 juta rumah, KAI menyediakan lahan, Danantara menyediakan pendanaan inovatif, pengembang membangun dengan skema build-operate-transfer (BOT), UMKM terlibat dalam rantai pasok material, dan partisipasi masyarakat.
Tindakan Ara seperti di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), program bedah rumah melibatkan tukang lokal dan toko material desa, menciptakan local economic multiplier. Di Batangtoru, kolaborasi dengan Yayasan Tzu Chi dan PTPN IV mempercepat pembangunan huntap.
"Orientasi Dampak Nyata Bukan Sekadar Jumlah Unit"
Ara menekankan bahwa keberhasilan tidak diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi dari dampak holistik yang dihasilkan. Setiap unit rumah harus layak huni, memiliki akses ke air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi umum. Di Batangtoru, huntap dibangun dekat pasar dan rumah sakit. Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, serta fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah. Selain menyasar MBR, ia juga menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi MBT dengan suku bunga tetap 7 persen selama 15 tahun dan tenor hingga 30 tahun. Secara objektif, Kebijakan ini benar-benar efektif dan tepat sasaran.
"Testimoni Penerima Manfaat: Suara dari Lapangan"
Ibu Siti, penerima huntap di Batangtoru, menuturkan: "Dulu rumah kami hanyut terbawa banjir. Sekarang, kami punya rumah baru yang kuat, dekat dengan sekolah anak, dan ada air bersihnya. Testimoni ini menunjukkan bahwa program tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan martabat.
" Analisis Dampak Ekonomi: Multiplier Effect yang Kuat"
Pembangunan perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) ekonomi yang signifikan, di mana setiap Rp1 miliar belanja perumahan mampu menciptakan nilai tambah Rp2,5 miliar dan menyerap 15-20 tenaga kerja. Program ini secara efektif mendorong ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan serta Pendidikan.
" Nyali Negara di Tanah Abang"
Wajib diacungi jempol, langkah tegas Ara menata ulang penguasaan lahan KAI di Tanah Abang adalah contoh nyata state assertiveness. Ia tidak hanya bernegosiasi, tetapi juga mengancam sanksi bagi pihak yang menghambat. "Negara tidak boleh kalah terhadap siapa pun, apalagi untuk kepentingan rakyat," Pendekatan ini, meski kontroversial, namun diperlukan untuk mengembalikan wibawa negara atas aset publik yang selama ini jika dikuasai secara ilegal. Ia memastikan prosesnya berkekuatan hukum tetap dan melibatkan pengawasan publik.
"Filosofi "Bicara Baik-baik" dan Ketegasan yang Seimbang"
Ara dikenal dengan gaya komunikasinya yang persuasif namun tegas. Ia lebih suka "bicara baik-baik" terlebih dahulu, seperti dalam negosiasi dengan berbagai pihak salah satunya di Tanah Abang. Namun, ketika diperlukan, ia tidak ragu menunjukkan "eminent domain" negara. Keseimbangan ini mencerminkan filosofi musyawarah untuk mufakat yang dibarengi dengan rule of law. Ia percaya bahwa penyelesaian konflik agraria harus berbasis dialog, tetapi dengan batas yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten.
" Evaluasi dan Akuntabilitas Berbasis Kinerja "
Kementerian PKP di bawah Ara menerapkan sistem performance evaluation yang ketat. Setiap program memiliki indikator yang jelas diukur secara berkala: jumlah unit, kualitas (sesuai standar SNI), kepuasan penerima manfaat, dan dampak ekonomi. Hasilnya dipublikasikan dalam dashboard publik. Ia juga melibatkan auditor independen dan masyarakat dalam evaluasi.
"Role model dalam Kebijakan Publik "
Sebagai alumni Magister S2 Universitas Indonesia dan aktivis muda gereja, Artinus Hulu memandang bahwa kepemimpinan Maruarar Sirait menghadirkan wajah baru negara yang tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga melayani dengan hati, keberanian dan visi transformatif.
Pendekatan governmentpreneur yang dijalankan menunjukkan bahwa pembangunan perumahan bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik, melainkan membangun martabat manusia, keadilan sosial, dan harapan masa depan. Negara, dalam hal ini, hadir sebagai penggerak yang menghubungkan kekuatan publik, swasta, dan masyarakat dalam satu tujuan mulia: kesejahteraan bersama.
Di tengah kompleksitas tantangan, filosofi ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang berdampak adalah kepemimpinan yang berani mengambil terobosan, berpihak pada rakyat kecil, serta mampu mengubah keterbatasan menjadi peluang demi kemakmuran rakyat yang berkeadilan.